Hanura Tolak Kenaikan BBM

JAKARTA (WIN): Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi ditolak mentah-mentah oleh Fraksi Hanura di DPR. Hanura berpandangan, defisit keuangan negara bukan karena meningkatnya biaya subsidi BBM, melainkan karena ketidakbecusan pemerintah mengelola keuangan negara.

"Fraksi Hanura berpandangan alasan pemerintah menaikan harga BBM demi mengurangi defisit keuangan negara tidak tepat," kata anggota Badan Anggaran DPR Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon saat membacakan pandangan mini fraksinya dalam sidang paripurna di kompleks parlemen Senayan, Senin (17/6/13).

Nurdin menyatakan, defisit keuangan negara terjadi lantaran pemerintah gagal meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan sumber-sumber penerimaan lain. Sebaliknya, penerimaan negara justru menurun lantaran kelemahan pemerintah.

Hanura mengingatkan pemerintah untuk tidak membebankan kesalahan kepada rakyat. "Fraksi Hanura menolak kenaikan BBM karena bertolak belakang dengan tujuan memakmurkan rakyat," ujarnya.

Hanura menolak argumentasi pemerintah yang menyebut harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di dunia. Nurdin menjelaskan, mahal dan murahnya harga BBM mesti dibandingkan dengan daya beli masyarakat di Indonesia. "Masyarakat harus mengeluarkan uang yang banyak dari pendapatan rata-rata untuk membeli BBM," tutur Nurdin.

Penyelamatan defisit keuangan negara, kata Nurdin, bisa dilakukan tanpa menaikan harga BBM bersubsidi. Hanura berpendapat, pemerintah sebaiknya melakukan upaya optimalisasi pendapatan negara sekaligus meningkatkan efisiensi pengeluaran dan meningkatkan produksi. "Perlu dicatat kenaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi tahunan mencapai 7,76 persen," imbuh Nurdin mengakhiri.

Fraksi Hanura tak bergeming untuk tetap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan tersebut diambil walaupun di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012, pemerintah sudah diberikan keleluasaan untuk dapat menaikan harga BBM dengan catatan ICP dalam enam bulan terakhir mencapai AS$ 115.

“Sementara ICP saat ini 95 U$D. Berarti pemerintah tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menaikan harga BBM. Apalagi saat ini adalah waktu yang kurang tepat yaitu akan memasuki bulan Ramadhan,” kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin.

Ditegaskan, tanpa kenaikkan harga BBM pun, memasuki bulan suci Ramadhan biasanya juga akan diikuti dengan meningkatnya harga berbagai kebutuhan rumah tangga. Terlebih pada pertengahan tahun ini juga berbarengan dengan tahun ajaran baru pendidikan, biasanya orangtua siswa-siswi harus menyiapkan biaya yang tinggi. “Harusnya, pemerintah mempunyai empati untuk hal ini,” ucap Husin.

Oleh sebab itu, sejauh ini Hanura akan tetap konsisten menolak kenaikan harga BBM. Sebaliknya, untuk masalah BLSM, raskin, PKH, maupun beasiswa pada intinya menyetujui. Namun dengan syarat, dana dan rujukan kebijakannya tidak boleh bersumber dari pinjaman ADB dan IBRD. “Mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri. Inilah yang kami tentang,” ucap Saleh.